Tindak Lanjuti PP tentang PNBP, DJBC Lakukan Penyesuaian

Jakarta, 31/1/2013 MoF (Fiscal) News – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah melakukan beberapa penyesuaian terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. Peraturan yang ditetapkan pada 2 Januari 2013 tersebut berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan.

Untuk menindaklanjuti peraturan pemerintah tersebut, DJBC menetapkan dokumen pemberitahuan pabean dalam rangka kegiatan pelayanan ekspor, impor dan pengangkutan di Kantor Pabean yang didaftarkan sejak tanggal 1 Februari 2013 tidak dipungut PNBP. Sementara, untuk PNBP dengan cara pembayaran berkala atas pelayanan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, impor, cukai, dan pengangkutan yang didaftarkan sebelum tanggal 1 Februari 2013 harus dipungut PNBP. Sebelum diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang baru, tata cara penyetoran dan pembayaran PNBP masih mengikuti ketentuan lama.

Sebagaimana diketahui, PP Nomor 1 Tahun 2013 merupakan pengganti  dari PP Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan, sehubungan dengan adanya perubahan organisasi dan penyesuaian terhadap jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Keuangan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan PNBP guna menunjang pembangunan nasional, di mana sebagai salah satu sumber penerimaan negara, PNBP perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.(wa)

Terlampir Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Keuangan.
Khusus untuk PNBP yg terkait DJBC dapat dilihat pada lampiran PP romawi III terdiri dari:
A. Biaya Penagihan BM dan Cukai
   1. Surat Paksa (Rp. 50.000 per pemberitahuan)
   2. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (Rp. 100.000 per pemberitahuan)
B. Biaya Pencacahan Barang Lelang (2.5% dari hasil harga lelang per transaksi)
C. Biaya pengujian laboratorium BC atas permintaan pengguna jasa (rincian lihat lampiran PP)
PP ini diundangkan pada tanggal 2 januari 2013 dan mulai berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan.
Jadi, mulai 1 Februari 2013 untuk kegiatan ekspor impor serta cukai tidak perlu lagi membayar PNBP.
Terkait dengan ekspor, dihimbau untuk mengupdate/ melakukan perubahan terkait dengan mandatory PNBP dengan mendownload patching program module PEB versi terbaru.
Tidak ada mekanisme restitusi untuk PNBP yg terlanjur dibayarkan pada 1 februari tsb, untuk itu agar Bapak/ Ibu benar-benar memperhatikan hal ini. dan mempersiapkan segala sesuatunya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: