Author Archives: Erik Yuliadi

Pengeluaran Bahan Baku dan/atau Bahan Rusak dan/atau Apkir (Reject) yang Sama Sekali Tidak Diproses ke Gudang Berikat Asal Barang

Berikut saya jelaskan sedikit mengenai tata cara pengembalian barang / material ke Gudang Berikat asal barang, dasar hukumnya ada di Pasal 48 dan 49 PER 57 /BC/2011. Klik disini…

  1. Mengajukan permohonan persetujuan untuk mengeluarkan bahan baku dan/atau bahan rusak dan/atau apkir ( reject) yang sama sekali tidak diproses ke Gudang  Berikat asal barang kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi.  (Contoh surat permohonan) klik disini…
  2. Pengeluaran bahan baku dan/atau bahan rusak dan/atau apkir ( reject) sebagaimana dimaksud pada point (1) diberikan dengan persyaratan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat membuktikan bahwa bahan baku dan/atau bahan rusak dan/atau apkir ( reject) tersebut sama sekali tidak diproses. (Lampirkan surat pernyataan) klik disini…
  3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada point (1) menyebutkan alasan pengembalian dengan dilampiri dengan fotokopi dokumen pemasukan BC 2.7 , Invoice, Packinglist, Purchase Order
  4. Lampirkan SKEP KB dan SKEP GB
  5. Pengeluaran bahan baku dan/atau bahan rusak dan/atau apkir ( reject) yang sama sekali tidak diproses ke Gudang Berikat asal barang dilakukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang untuk diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lain ( BC 2.7 )
  6. Tata cara pengeluaran bahan baku dan/atau bahan rusak dan/atau apkir ( reject) yang sama sekali tidak diproses di Kawasan Berikat ke Gudang Berikat tempat asal barang adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XX PER 57 /BC/2011

Demikian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat

Salam ^.-

Lead Time Reduction

Istilah lead time biasa digunakan dalam sebuah industri manufaktur. Artinya adalah waktu yang diperlukan oleh perusahaan untuk memenuhi order. Mulai dari datangnya order hingga produk yang dipesan sampai ke tangan customer.

Dari pengertian di atas bisa diuraikan komponen atau variabel penyusun lead time, yaitu:

  • Waktu order, yaitu waktu yang diperlukan untuk memenuhi dokumen order, termasuk spesifikasi teknis dari produk yang dipesan.
  • Waktu persiapan bahan, yaitu waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat produk. Biasanya dilakukan dalam MRP (Material Requirement Planning) atau PPIC (Production Planning & Inventory Control)
  • Waktu produksi, yaitu waktu yang diperlukan untuk membuat produk yang dipesan. Termasuk di dalamnya adalah waktu untuk inspeksi atauquality control dan perpindahan material dari mesin ke mesin.
  • Waktu pengiriman, yaitu waktu yang diperlukan untuk mengirim produk jadi kepada customer.

Di dalam sebuah industri, waktu berarti uang. Semakin panjang waktunya maka semakin besar uang yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu dunia industri selalu berlomba-lomba untuk menekan lead time dengan menggunakan berbagai metode.

Berikut ini konsep-konsep yang biasa digunakan untuk mereduksi lead time:

  • Konsep Lean. Adalah sebuah konsep yang menekankan pada identifikasi jenis aktifitas value-adding activitynon-value-adding activity dan necessary but non-value-adding activity serta pemborosan atau waste kemudian melakukan identifikasi penyebab terjadinya waste dan tipe aktifitas tersebut, kemudian melakukan upaya untuk mengeliminasi non-value-adding activity serta waste yang ada. Konsep Lean ini diadopsi dari sistem produksi Toyota.
  • Konsep Lean Sigma. Konsep ini menggabungkan antara konsep lean dari Toyota dengan konsep Six Sigma dari Motorola. Six Sigma sendiri bertujuan untuk Zero Defect atau produksi tanpa cacat. Tujuannya dariLean Sigma adalah memproduksi dengan tingkat toleransi kecacatan maksimal 3-4 per satu juta produk!

Sedangkan metode yang bisa diimplementasikan pada konsep di atas adalah:

  1. Poka Yoke atau Error Proofing, yaitu mencegah sebuah kesalahan sebelum kesalahan itu terjadi.
  2. Line Balancing, yaitu menyeimbangkan aliran produksi komponen produk pada setiap stasiun kerja berdasarkan waktu proses dan kebutuhan.
  3. Ergonomi dan K3, yaitu mengupayakan supaya tercipta suasana kerja yang ENASE (Efektif, Nyaman, Aman, Sehat serta Efisien).
  4. 5S (Seiri/Sort, Seiton/Set in order, Seiso/Shine, Seiketsu/Standardize, Shitsuke/Sustain) di dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai 5R (Resik, Rapi, Ringkas, Rawat, Rajin).
  5. Just in Time (JIT), yaitu upaya untuk memproduksi produk sesuai dengan jumlah dan waktu yang dibutuhkan. dst

Tata cara perhitungan kuota penjualan hasil produksi KB ke TLDDP

Tatacara Perhitungan Kuota Penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean sebagai Berikut :

Sumber Data

A. Realisasi Export :

  1. Dokumen pemberitahuan ekspor barang, berdasarkan nilai Free on Board ( FOB), dalam hal realisasi ekspor Hasil Produksi Kawasan Berikat;
  2. Dokumen pengeluaran barang untuk diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya, berdasarkan harga penyerahan, dalam hal hasil produksi kawasan berikat yang akan diolah lebih lanjut di kawasan berikat tujuan;

Sumber Data

B. Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Tempat Lain dalam daerah Pabean

  1. Dokumen pemberitahuan Impor barang dari tempat penimbunan berikat, berdasarkan berdasarkan harga penyerahan; dan/atau
  2. Dokumen pemberitahuan pengeluaran kembali barang asal tempat lain dalam daerah pabean dari tempat penimbunan berikat, berdasarkan harga penyerahan.

REFERENCE

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 101/PMK.04/2005 Tentang Kawasan Berikat Klik Disini

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-57/BC/2011 Tentang Kawasan Berikat Klik Disini

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2012 Tentang Kawasan Berikat Klik Disini

Tata cara perhitungan kuota penjualan hasil produksi KB ke TLDDP Klik Disini

Tindak Lanjuti PP tentang PNBP, DJBC Lakukan Penyesuaian

Jakarta, 31/1/2013 MoF (Fiscal) News – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah melakukan beberapa penyesuaian terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. Peraturan yang ditetapkan pada 2 Januari 2013 tersebut berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan.

Untuk menindaklanjuti peraturan pemerintah tersebut, DJBC menetapkan dokumen pemberitahuan pabean dalam rangka kegiatan pelayanan ekspor, impor dan pengangkutan di Kantor Pabean yang didaftarkan sejak tanggal 1 Februari 2013 tidak dipungut PNBP. Sementara, untuk PNBP dengan cara pembayaran berkala atas pelayanan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, impor, cukai, dan pengangkutan yang didaftarkan sebelum tanggal 1 Februari 2013 harus dipungut PNBP. Sebelum diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang baru, tata cara penyetoran dan pembayaran PNBP masih mengikuti ketentuan lama.

Sebagaimana diketahui, PP Nomor 1 Tahun 2013 merupakan pengganti  dari PP Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan, sehubungan dengan adanya perubahan organisasi dan penyesuaian terhadap jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Keuangan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan PNBP guna menunjang pembangunan nasional, di mana sebagai salah satu sumber penerimaan negara, PNBP perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.(wa)

Pemberhentian Layanan Penerimaan Negara oleh Citibank

Pemberhentian Layanan Penerimaan Negara oleh Citibank

Terlampir

Berbagi Keceriaan Bersama Karyawan

tour2012

Keceriaan Karyawan PT. Yasunli Abadi Utama Plastik

Bekasi –  Management PT Yasunli Abadi Utama Pelastik yang berada di Kawasan Industri MM2100 mengadakan acara Family gathering untuk memperkuat ikatan dengan karyawan. Perusahaan yang dimiliki oleh Keluarga Jouw ini kembali mengadakan Family gathering karyawan yang bertajuk “ Go Green”.

tour1

Sekitar 100 Bus memenuhi Jl. Flores dan Jl. Slayar di Kawasan Industri MM2100

Acara Family gathering ini dihelat setiap satu tahun sekali. Sementara untuk menghadirkan keceriaan, salah satu departemen membuat T-Shirt yang bertujuan agar selalu menjaga kekompakan karna di tahun ini perusahaan membebaskan untuk semua karyawan dapat menuangkan segala kreativitasnya termasuk dalam pembuatan T-Shirt di masing-masing departemen dan mengisi acara yang disiapkan oleh panitia yang akan dilakukan di lokasi wisata.

tour2

Pukul 07:15 Bus Mulai berangkat menuju puncak Bogor, Jawa-Barat

Acara ini diikuti oleh sekitar 6000 Karyawan beserta keluarga mereka, Disediakan sekitar 100 Bus, Untuk mengangkut seluruh karyawan beserta keluarga ke lokasi wisata yang berada di daerah Puncak Bogor-Jawa Barat.

Dalam kesempatan ini pula, manajemen menyiapkan berbagai acara hiburan dan Doorpize, Doorpize yang diberikan bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan semangat dan loyalitas kepada para karyawan yang telah bekerja keras selama ini.

Doorprize terdiri dari Sepeda motor dan sejumlah alat elektronik, yaitu TV LED, Kulkas, Mesin Cuci, Handphone dan juga berbagai perlengkapan rumah tangga lainnya, Semoga perusahaan dapat terus berkembang sehingga acara Seperti ini dapat konsisten dilakukan setiap tahun agar selalu tercipta kebersamaan dan keceriaan antara karyawan dan perusahaan.    ( EY )

Erik Yuliadi

ISSUE PENTING KEBIJAKAN KAWASAN BERIKAT TAHUN 2013

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Bekasi
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi

Yth. Pengusaha KB
Di Wilayah Kerja KPPBC TMP A Bekasi

Berkaitan dengan acara coffee morning yang diselenggarakan KPPBC TMP A Bekasi yang dihadiri Direktur Fasilitas Kepabeanan dan Kasubdit KITE dan TPB, terdapat issue-issue penting dan urgent yang disampaikan Direktur Fasilitas Kepabeanan terkait kebijakan Kawasan Berikat di tahun 2013, yang perlu diantisipasi PKB dan PDKB di wilayah KPPBC TMP A Bekasi, yaitu:

  1. Bahwa akan segera diterapkan Manajemen Resiko dalam pelayanan Kawasan Berikat, dimana tahapan awal dalam Manajemen Resiko adalah penyusunan database kinerja PKB/PDKB untuk pembuatan Profiling perusahaan.
  2. Prinsip penerapan manajemen resiko adalah perlakuan yang fair terhadap PKB/PDKB sesuai tingkatan resikonya, yaitu PKB/PDKB yang low risk akan mendapat kemudahan pelayanan yang maksimal dengan pengawasan yang minimal. Sementara itu, PKB/ PDKB yang high risk akan mendapat kemudahan pelayanan yang minimal dengan pengawasan yang maksimal.
  3. Implementasi IT Inventory sebagai suatu mekanisme internal control perusahaan, akan menjadi hal yang sangat menentukan dalam profiling PKB/PDKB. Dengan implementasi IT Inventory yang baik, jelas akan memudahkan pengawasan DJBC sehingga memungkinkan perusahaan tersebut ditetapkan sebagai low risk company. Demikian pula sebaliknya.
  4. Bahkan dengan penerapan IT Inventory, diharapkan PKB/ PDKB juga mampu menerapkan azas traceability fisik barang, baik raw material, WIP, maupun finished goods, dengan dokumen kepabeanannya.
  5. Meskipun tidak diwajibkan dalam Peraturan Kawasan Berikat, namun implementasi IT Inventory System yang memberikan akses online khusus kepada KPPBC yang mengawasi, akan menjadi nilai tambah dalam profiling perusahaan.
  6. Terkait masukan beberapa pengusaha agar kuota penjualan hasil produksi KB ke TLDDP sebesar 25% agara ditinjau kembali, Direktur Fasilitas Kepabeanan meminta KPPBC segera mempersiapkan data dan hasil analisis untuk memproyeksikan kemungkinan resiko industri terkait kebijakan tersebut di tahun 2014.

Hal-hal tersebut kiranya dapat diantisipasi oleh seluruh PKB/PDKB di wilayah KPPBC TMP A Bekasi, dengan percepatan implementasi IT Inventory System dan penyampaian Laporan Tahunan tentang Realisasi Ekspor dan Penyerahan Antar KB ke KPPBC TMP A Bekasi.

SEKSI PLI

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 626 pengikut lainnya.