Author Archives: Erik Yuliadi

Berbagi Keceriaan Bersama Karyawan

tour2012

Keceriaan Karyawan PT. Yasunli Abadi Utama Plastik

Bekasi –  Management PT Yasunli Abadi Utama Pelastik yang berada di Kawasan Industri MM2100 mengadakan acara Family gathering untuk memperkuat ikatan dengan karyawan. Perusahaan yang dimiliki oleh Keluarga Jouw ini kembali mengadakan Family gathering karyawan yang bertajuk “ Go Green”.

tour1

Sekitar 100 Bus memenuhi Jl. Flores dan Jl. Slayar di Kawasan Industri MM2100

Acara Family gathering ini dihelat setiap satu tahun sekali. Sementara untuk menghadirkan keceriaan, salah satu departemen membuat T-Shirt yang bertujuan agar selalu menjaga kekompakan karna di tahun ini perusahaan membebaskan untuk semua karyawan dapat menuangkan segala kreativitasnya termasuk dalam pembuatan T-Shirt di masing-masing departemen dan mengisi acara yang disiapkan oleh panitia yang akan dilakukan di lokasi wisata.

tour2

Pukul 07:15 Bus Mulai berangkat menuju puncak Bogor, Jawa-Barat

Acara ini diikuti oleh sekitar 6000 Karyawan beserta keluarga mereka, Disediakan sekitar 100 Bus, Untuk mengangkut seluruh karyawan beserta keluarga ke lokasi wisata yang berada di daerah Puncak Bogor-Jawa Barat.

Dalam kesempatan ini pula, manajemen menyiapkan berbagai acara hiburan dan Doorpize, Doorpize yang diberikan bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan semangat dan loyalitas kepada para karyawan yang telah bekerja keras selama ini.

Doorprize terdiri dari Sepeda motor dan sejumlah alat elektronik, yaitu TV LED, Kulkas, Mesin Cuci, Handphone dan juga berbagai perlengkapan rumah tangga lainnya, Semoga perusahaan dapat terus berkembang sehingga acara Seperti ini dapat konsisten dilakukan setiap tahun agar selalu tercipta kebersamaan dan keceriaan antara karyawan dan perusahaan.    ( EY )

Erik Yuliadi

ISSUE PENTING KEBIJAKAN KAWASAN BERIKAT TAHUN 2013

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Bekasi
Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi

Yth. Pengusaha KB
Di Wilayah Kerja KPPBC TMP A Bekasi

Berkaitan dengan acara coffee morning yang diselenggarakan KPPBC TMP A Bekasi yang dihadiri Direktur Fasilitas Kepabeanan dan Kasubdit KITE dan TPB, terdapat issue-issue penting dan urgent yang disampaikan Direktur Fasilitas Kepabeanan terkait kebijakan Kawasan Berikat di tahun 2013, yang perlu diantisipasi PKB dan PDKB di wilayah KPPBC TMP A Bekasi, yaitu:

  1. Bahwa akan segera diterapkan Manajemen Resiko dalam pelayanan Kawasan Berikat, dimana tahapan awal dalam Manajemen Resiko adalah penyusunan database kinerja PKB/PDKB untuk pembuatan Profiling perusahaan.
  2. Prinsip penerapan manajemen resiko adalah perlakuan yang fair terhadap PKB/PDKB sesuai tingkatan resikonya, yaitu PKB/PDKB yang low risk akan mendapat kemudahan pelayanan yang maksimal dengan pengawasan yang minimal. Sementara itu, PKB/ PDKB yang high risk akan mendapat kemudahan pelayanan yang minimal dengan pengawasan yang maksimal.
  3. Implementasi IT Inventory sebagai suatu mekanisme internal control perusahaan, akan menjadi hal yang sangat menentukan dalam profiling PKB/PDKB. Dengan implementasi IT Inventory yang baik, jelas akan memudahkan pengawasan DJBC sehingga memungkinkan perusahaan tersebut ditetapkan sebagai low risk company. Demikian pula sebaliknya.
  4. Bahkan dengan penerapan IT Inventory, diharapkan PKB/ PDKB juga mampu menerapkan azas traceability fisik barang, baik raw material, WIP, maupun finished goods, dengan dokumen kepabeanannya.
  5. Meskipun tidak diwajibkan dalam Peraturan Kawasan Berikat, namun implementasi IT Inventory System yang memberikan akses online khusus kepada KPPBC yang mengawasi, akan menjadi nilai tambah dalam profiling perusahaan.
  6. Terkait masukan beberapa pengusaha agar kuota penjualan hasil produksi KB ke TLDDP sebesar 25% agara ditinjau kembali, Direktur Fasilitas Kepabeanan meminta KPPBC segera mempersiapkan data dan hasil analisis untuk memproyeksikan kemungkinan resiko industri terkait kebijakan tersebut di tahun 2014.

Hal-hal tersebut kiranya dapat diantisipasi oleh seluruh PKB/PDKB di wilayah KPPBC TMP A Bekasi, dengan percepatan implementasi IT Inventory System dan penyampaian Laporan Tahunan tentang Realisasi Ekspor dan Penyerahan Antar KB ke KPPBC TMP A Bekasi.

SEKSI PLI

Regulasi Ditjen Bea Cukai tentang Kewajiban IT Inventory, Laporan Bulanan Gudang Berikat, Laporan IV Bulanan di Kawasan Berikat

(i). PMK Nomor 143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat;

Pasal 14: Penyelenggara Gudang Berikat berkewajiban menyediakan sarana/prasarana dalam rangka pelayanan kepabeanan, berupa media komunikasi data elektronik yang terhubung dengan sistem komputer pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(ii) Perdirjen BC Nomor PER- 50/BC/2011 tentang Gudang Berikat;
Pasal 20
1. Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB wajib memiliki sistem informasi persediaan berbasis komputer untuk pengelolaan barang yang ditimbun di Gudang Berikat untuk kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Sistem informasi persediaan berbasis komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. dipergunakan untuk melakukan pencatatan:
1) pemasukan barang;
2) pengeluaran barang;
3) penyesuaian (adjustment); dan
4) hasil pencacahan (stock opname);
secara kontinu dan realtime di Gudang Berikat yang bersangkutan;
b. harus dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan laporan berupa:
1) laporan posisi barang per dokumen pabean; dan
2) laporan pertanggungjawaban mutasi barang
c. mencatat riwayat perekaman dan penelusuran kegiatan pengguna;
d. harus memberikan akses secara realtime dan/atau online kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat / Gudang Berikat;
e. pencatatan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki akses khusus (authorized access); dan
f. perubahan pencatatan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki akses paling tinggi (highest grade authorized access).
3. Akses untuk kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas hanya untuk membaca (read only) dan mengunduh (download).

(iii) PMK Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat;
Pasal 19: Penyelenggara Kawasan Berikat berkewajiban menyediakan sarana/prasarana dalam rangka pelayanan kepabeanan, berupa media komunikasi data elektronik yang terhubung dengan sistem komputer pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Perdirjen BC Nomor PER- 57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat;
Pasal 26:
1. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib memiliki sistem informasi persediaan berbasis komputer untuk pengelolaan barang yang ditimbun di Kawasan Berikat untuk kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Sistem informasi persediaan berbasis komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. dipergunakan untuk melakukan pencatatan:
1) pemasukan barang;
2) pengeluaran barang;
3) barang dalam proses (work in process)
4) penyesuaian (adjustment); dan
5) hasil pencacahan (stock opname);
secara kontinu dan realtime di Kawasan Berikat yang bersangkutan;
b. harus dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan laporan berupa:
1) laporan pemasukan barang per dokumen pabean; dan
2) laporan pengeluaran barang per dokumen pabean;
3) laporan laporan posisi barang dalam proses (WIP);
4) laporan pertanggungjawaban mutasi barang
c. mencatat riwayat perekaman dan penelusuran kegiatan pengguna;
d. harus memberikan akses secara realtime dan/atau online kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat;
e. pencatatan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki akses khusus (authorized access); dan
f. perubahan pencatatan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki akses paling tinggi (highest grade authorized access).
3. Akses untuk kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas hanya untuk membaca (read only) dan mengunduh (download).

Sosialisasi IT Inventory, Laporan Bulanan di Gudang Berikat, dan Laporan IV Bulanan di Kawasan Berikat Bisa didownload ( disini )

API ( Angka Pengenal Importir )

1. Angka Pengenal Importir Umum (API-U):

  • API-U adalah hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk kelompok/jenis barang yang tercakup dalam 1 (satu) bagian (section) untuk tujuan diperdagangkan.
  • Perusahaan pemilik API-U dapat mengimpor kelompok/jenis barang lebih dari 1 (satu) bagian (section) apabila:

             a) perusahaan pemilik API-U tersebut mengimpor barang yang berasal dari perusahaan di luar

                 negeri yang memiliki hubungan istimewa; atau

            b) perusahaan pemilik API-U tersebut merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian

                besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah.  (Permendag  No. 59/2012)

2. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)

API-P hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan   baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi dan dilarang untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

3. Dalam hal barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P merupakan barang yang diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan telah dipergunakan sendiri dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor, barang impor tersebut dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. (Permendag No. 59/2012)
Sosialisasi dan Skema tentang Perpanjangan API dapat dilihat disini :

Persentasi Penanaman Modal di Bidang Usaha Perdagangan. ( Klik Disini )

Persentasi Ketentuan Angaka Pengenal Importir ( API ). ( Klik Disini )

Skema Ketentuan Angaka Pengenal Importir (API). ( Klik Disini )

Petunjuk Registrasi Kepabeanan. ( Klik Disini )

Barang Pindahan

Barang pindahan adalah barang-barang keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili di luar negeri, kemudian dibawa pindah ke dalam negeri.Ketentuan mengenai barang pindahan :

  1. Atas impor barang pindahan diberikan pembebasan bea masuk;
  2. Pembebasan bea masuk tidak berlaku terhadap barang pindahan yang dikategorikan sebagai barang daganganatau kendaraan bermotor;

PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK

Pemberian pembebasan bea masuk atas barang pindahan diberikan kepada:

  1. Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Negara Republik Indonesia dengan kriteria:  (a) menjalankan tugas ke luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun, dengan atau tanpa keluarga, yang dibuktikan dengan surat keputusan penempatan ke luar negeri dan surat keputusan penarikan kembali ke Indonesia dari instansi yang bersangkutan; (b) menjalankan tugas belajar di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun, dengan atau tanpa keluarga, yang dibuktikan dengan surat keterangan belajar di luar negeri dari instansi yang bersangkutan
  2. Pelajar/mahasiswa/orang yang belajar di luar negeri, sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan telah selesai belajar;
  3. Tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan pada perwakilan Indonesia di luar negeri, sekurang-kurangnya selama 1 ( satu ) tahun secara terus menerus berdasarkan perjanjian kerja dengan Departemen Luar Negeri. Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari perwakilan Republik Indonesia tempat bekerja dan Surat Perjanjian Kerja dengan Departemen Luar Negeri Rl;
  4. Warga negera Indonesia yang karena pekerjaanya pindah dan berdiam di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun secara terus menerus, yang dibuktikan dengan Sural Keterangan Pindah dan rincian barang yang telah ditandasahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan;
  5. Warga negara asing yang karena pekerjaannya pindah ke dalam daerah pabean Indonesia bersama keluarganya setelah mendapatkan : (a) izin menetap sementara dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang dibuktikan dengan Kartu Izin Menetap sementara paling singkat 1 (satu) tahun; dan (b) Izin kerja sementara dari departemen yang membidangi tenaga kerja yang dibuktikan dengan Kartu Izin Kerja Tenaga Asing Sementara paling singkat 1 (satu) tahun.

Barang pindahan harus tiba bersama-sama pemilik yang bersangkutan atau paling lama 3 (tiga) bulan sesudah atau sebelum pemilik barang yang bersangkutan tiba di Indonesia.

Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas barang pindahan, pemilik barang atau kuasanya menyampaikan Pemberitahuan Pabean Impor ke Kantor Pabean (di Indonesia) dengan melampirkan:

1. Daftar rincian jumlah, jenis, dan perkiraan nilai pabean atas barang yang dimintakan pembebasan bea masuk yang telah ditandasahkan

2.  Surat keterangan dan/atau dokumen terkait

3. Fotokopi paspor.

Atas impor barang pindahan dilakukan pemeriksaan fisik barang

Dokumen Terkait:

  1. Surat Pindahan
  2. Contoh Surat Pindahan

Barang Penumpang

 

penumpang

Barang penumpang adalah barang impor milik penumpang yang tiba bersama penumpang sebelum atau setelah kedatangan penumpang yang bersangkutan, yang dapat berupa:
  • Barang Keperluan Diri dan Sisa Bekal Penumpang yaitu barang baik dalam keadaan baru maupun bekas pakai yang wajar diperlukan selama dalam perjalanannya.
  • Barang Bawaan Penumpang yaitu barang yang bukan merupakan barang keperluan dirl dan sisa bekal penumpang.

Barang Bawaan Awak Sarana Pengangkut adalah barang impor yang dibawa oleh setiap orang yang karena sifat dan pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama sarana pengangkutnya.

Persyaratan

  1. Pembebasan Bea Masuk dan pungutan impor lainnya diberikan terhadap :
      • Barang keperluan diri dan sisa bekal penumpang.
      • Barang bawaan penumpang yang nilai pabeannya tidak melebihi FOB US$250.00 untuk setiap orang.
      • Barang bawaan awak sarana pengangkut yang nilai pabeannya tidak melebihi FOB US$ 50.00 untuk setiap orang.
      • Barang bawaan penumpang bukan penduduk Indonesia   seperti : kamera, video kamera, portable radio cassette recorder, teropong, perlengkapan olahraga, Laptop, telepon genggam atau perlengkapan sejenis lainnya, yang akan digunakan selama berada di Indonesia dan akan dibawa kembali pada saat meninggalkan Indonesia.
      • Barang bawaan penumpang penduduk Indonesia seperti: kamera, video kamera, portable radio cassette recorder, teropong, perlengkapan olahraga,
        Laptop, telepon genggam atau perlengkapan sejenis lainnya, yang telah dibawa ke luar negeri dan kemudian dibawa kembali ke Indonesia, pada saat keberangkatannya ke luar negeri wajib mengisi formulir yang telah ditentukan.
  2. Diberikan pembebasan Bea Masuk, Pajak dalam rangka impor dan cukai,terhadap penumpang atau awak sarana pengangkut yang membawa barang kena cukai dengan jumlah sebanyak-banyaknya :
      • 200 (dua ratus) batang sigaret atau 50 (limapuluh) batang cerutu atau 200 (dua ratus) gram tembakau iris, dan
      • 1 (satu) liter minuman mengandung etil alkohol dan minyak wangi dalam jumlah yang wajar.
  3. Apabila BKC yang dibawa penumpang atau awak sarana pengangkut melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada butir 2 (a) dan (b), maka atas kelebihan BKC tersebut dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara dan dijadikan milik negara untuk selanjutnya dimusnahkan dibawah pengawasan Kepala Kantor Pabean.
  4. Dalam hal nilai pabean barang bawaan penumpang melebihi FOB US$ 250.00 untuk setiap orang atau melebihi FOB US$.50.00 untuk setiap awak sarana pengangkut, dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas selisih lebih tersebut.
  5. Penumpang atau awak sarana pengangkut yang bersangkutan melakukan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas selisih lebih sebagaimana dimaksud pada butir 4 tersebut di Kantor Pabean dengan mendapatkan Bukti Pembayaran Bea Cukai (BPBC).

Prosedur

  1. Penumpang atau awak sarana pengangkut yang tiba dari luar Daerah Pabean wajib memberitahukan barang bawaannya kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean kedatangan dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean yaitu Customs Declaration (CD).
  2. Penumpang atau awak sarana pengangkut mengisi CD dalam satu lembar tentang jumlah, jenis dan Nilai Pabean barang impor yang dibawanya.
  3. Penumpang atau awak sarana pengangkut menyerahkan CD yang telah diisi kepada Pejabat Bea dan Cukai dan dapat memilih jalur hijau atau jalur merah. Jalur Hijau adalah jalur pengeluaran barang impor dalam hal penumpang atau awak sarana pengangkut tidak membawa atau membawa barang impor yang nilai pabeannya tidak melebihi batas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang diberikan; Jalur Merah adalah jalur pengeluaran barang impor dalam hal penumpang atau awak sarana pengangkut membawa barang impor yang nilai pabeannya melebihi batas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang diberikan.
  4. Barang penumpang yang tiba tidak bersama penumpang bersangkutan (paling lama 60 hari setelah atau sebelum kedatangannya), harus dapat dibuktikan dengan paspor, baggage claim tag (tanda bukti barang penumpang) dan tiket yang bersangkutan.
  5. Barang penumpang yang tiba tidak bersama penumpang yang bersangkutan, tetapi:
      • Terdaftar didalam manifest (BC 1.1) diselesaikan dengan Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT)
      • Terdaftar sebagai barang “Lost and Found”, diselesaikan dengan CD

 

Perhatian:

Dalam hal terdapat kecurigaan, Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang bawaan penumpang atau barang bawaan awak sarana pengangkut yang dikeluarkan melalui jalur hijau; Apabila hasil pemeriksaan fisik menunjukkan adanya kelebihan BKC dari jumlah yang ditentukan, dimusnahkan dibawah pengawasan Kepala Kantor Pabean dan terhadap barang yang dilarang atau dibatasi impornya, Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan penegahan dan menyerahkan bukti penegahan kepada pemilik barang.

Barang Larangan dan Pembatasan

 

larangan

Barang Larangan dan Pembatasan adalah barang yang dilarang atau dibatasi pemasukkan dan pengeluarannya ke/dari wilayah Republik Indonesia tanpa ijin dari instansi berwenang.

Prohibited and restricted goods are goods which are prohibited or restricted to be imported into and exported out of Indonesian territory without the approval of government agencies.Pelanggaran terhadap ketentuan ini berakibat dengan tindakan hukum.
The violation of these provision will lead to law action.

Barang yang termasuk dalam kategori tersebut antara lain:
Goods categorized as prohibited and restricted goods such as:

  1. Narkotika (Narcotics)
  2. Psikotropika (Psychotrophics)
  3. Bahan peledak (Explosive materials)
  4. Senjata api dan amunisi (Fire-arm and Ammunition)
  5. Petasan (Fire works)
  6. Buku dan barang cetakan tertentu (Defined Books and Printed Materials)
  7. Media rekam audio dan/atau visual (Audio and/or Visual Recording Media)
  8. Alat-alat telekomunikasi (Telecomunication Equipment)
  9. Mesin fotocopi berwarna, bagian/suku cadang dan peralatannya (Color Photo Copy, Parts and Equipment thereof)
  10. Beberapa jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi serta bagian-bagiannya (Endangered Species of Wild Fauna and Flora, and Parts thereof)
  11. Beberapa jenis ikan tertentu (Certain species of fish)
  12. Obat-Obatan (Medicines)
  13. Makanan dan minuman yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan Rl (Unregistered Food and Beverages at The Departement of Health)
  14. Bahan-bahan berbahaya (Dangerous Materials)
  15. Pestisida (Pesticides)
  16. Bahan perusak lapisan ozon dan Barang yang menggunakan bahan perusak lapisan ozon (Ozone Depleting Substances and Goods containing Ozone Depleting Substances)
  17. Limbah (Wastes)
  18. Benda Cagar budaya (Culturally Valuable Goods)
  19. Produk tertentu (Certain Products)
  20. Uang Rupiah dengan jumlah tertentu (Certain amount of Rupiah in Cash)

NARKOTIKA
NARCOTICS

Dasar hukum:
Regulations:

UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
Narcotics Law of the Republic of Indonesia No. 22 of 1997.

Menurut tujuan penggunaan dan kemampuannya mengakibatkan ketergantungan, narkotika dibagi kedalam 3 (tiga) golongan :
Based on the purpose of using and the ability of creating dependence effect, narcotics is divided into 3 (three) categories as follows:

Narkotika Golongan I (Group I Narcotics ). Adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
Group I Narcotics are aimed only for scientific development. They are not used for therapeutic purposes. These narcotics have a very high potential to cause addiction.

Jenis yang termasuk golongan ini, diantaranya:
The type of narcotics of these groups are :

  • Opium, termasuk tanamannya (Papaver Somniferum), Opium mentah, Opium masak seperti Candu, Jicing dan Jicingko. Opium (papaver somniferum), including : its plant, unripeopium, ripe opium such as Opium, Jicing, and Jicingko.
  • Koka, termasuk tanamannya (Erythroxylon Cocca) daun Koka dan kokain mentah. Cocca (Erythroxylon Cocca) including : its plant, Cocca leaves and unripe cocca
  • Kokain. Cocaine
  • Ganja/Marijuana, termasuk tanamannya (Cannabis Sativa), hasil olahannya, damar Ganja dan Hasis. Ganja ( Cannabis Sativa ), including : its plant and processed product, mastics and Hashish
  • Heroin Heroin

Narkotika Golongan II ( Group II Narcotics ). Adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
Group II narcotics has powerful effect for medical treatment and used as a last alternative for therapy, and/or for scientific development. These narcotics have high potential to cause addiction.

Jenis yang termasuk golongan ini, diantaranya:
The types of narcotics of these groups are :

  • Morfin Morphine
  • Mirofina Morphina
  • Garam-garam serta turunannya Salts and derivatives

Narkotika Golongan III (Group III Narcotics) . Adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.
Group III narcotics are beneficial for medical treatment and commonly used for the theraphic and/or scientific development purposes. It has a mild effect to cause addiction.

Jenis yang termasuk golongan ini, diantaranya:
The types of narcotics of these groups are :

  • Kodein Codein
  • Polkodina Polkodina
  • Campuran dari Opium dengan bahan lain bukan Narkotika. Mixture of Opium with other non-Narcotics substances

DILARANG KERAS memasukkan/mengeluarkan dari Wilayah Rl, memiliki, menyimpan, mempunyai dalam persediaan, memproduksi, mengolah, menggunakan dan mengedarkan NARKOTIKA tanpa seijin Instansi berwenang ( Departemen Kesehatan Rl, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Kepolisian Rl).
WARNING It is ultimately prohibited to import into or to export out of Indonesian territory, possess, keep, produce, process, use and deliver NARCOTICS without the approval of concerning government agencies ( Department of Health, Department of Indutry and Trade, and Police Department)

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam pidana sesuai UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan hukuman yang tercantum, paling berat pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana denda maksimal tujuh milyar rupiah.
The violation of this provision shall be punished in accordance with the provision refered to in Narcotics Law No. 22 of 1997, with a maximum of death penalty or life imprisonment or maximum fine of Rp 7.000.000.000,00 (seven billion rupiah).

ZAT- ZAT PSIKOTROPIKA
PSYCHOTROPHIC SUBSTANCES

Dasar hukum :
Regulations :

  • UU Rl No. 5 th. 1997 tentang tentang Psikotropika Psychotrophic Law of the Republic of Indonesia No. 5 of 1997
  • Peraturan Menteri Kesehatan Rl No. 88/Menkes/Per/VII/97 tentang Peredaran PsikotropikaThe Provision of Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 88/Menkes/Per/VII/97 on Distribution of Psychotrophic
  • Peraturan Menteri Kesehatan Rl No. 85/Menkes/Per/VII/97 tentang Ekspor dan Impor PsikotropikaThe Provision of Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 85/Menkes/Per/VII/97 on Export and Import of Psychotrophic

Psikotropika adalah zat atau bahan baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkasiat proaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
Psychotrophic substances are natural or synthetic matters except narcotics, which have proactive effect through a selective influence on central nerves system, causing a specific impact in mental activities and behavior.

Psikotropika dibagi dalam 4 (empat) golongan, yaitu :
Psychotrophic substances are devided into four groups as follows:

  • Gol I : Brolamfetamina (DOB, DET), ecstacy (MDM),dll

    Group I : Brolamfetamina ( DOB, DET), Ecstacy (MDMA), etc

  • Gol II: Amfetamina, Metamfetamina, dll

    Group II : Amfetamina, Metamfetamina, etc

  • Got III: Amobarbital, Siklobarbital, dll

    Group III : Amobarbital, Siklobarbital, etc

  • Gol IV. Diazepam, Etil amfetamina, dll

    Group IV : Diazepam, Etil amfetamina, etcDILARANG KERAS memasukkan/mengeluarkan dari wilayah Rl, memiliki, memproduksi, mendistribusi, mengedarkan zat-zat psikotropika kecuali untuk kegiatan ilmu pengetahuan setelah mendapat persetujuan Departemen Kesehatan Rl c.q. Direktur Jenderal Pengawasab Obat dan Makanan.
WARNING It is ultimately prohibited to import into or to export out of Indonesian territory, keep, produce and distribute Psychotrophic sub¬stances except for research purposes after having approval from Department of Health of the Republic of Indonesia c. q. Directorate General of Medicines and Food -POM.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam pidana sesuai UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dengan hukuman paling ringan 4 ( empat) tahun dan paling berat hukuman mati atau pidana seumur hidup dan denda Rp 750.000.000.00.
The violation of these provisions shall be punished in accordance with the provision refered to in Psychothrophic Law No. 5 of 1997, with a minimum imprisonment of 4 ( four ) years and maximum of death penalty or a long life imprisonment and fine of Rp 750.000.000,00.

BAHAN PELEDAK
EXPLOSIVE MATERIALS

Dasar hukum:
Regulation :

Keputusan Presiden Rl No. 14 Tahun 1997 jo Kep Presiden Rl No 86 Tahun 1994 jo Keppres Rl No. 5 Tahun 1988 tentang Pengadaan Bahan Peledak
The Presidencial Decree of the Republic of Indonesia No. 14 of 1997 jo No. 86 of 1994 jo No. 5 of 1988 on Importing Explosive Materials

Yang termasuk bahan peledak, yaitu :
Explosive materials consist of:

  1. Semua jenis mesiu, bom bakar, ranjau dan granat tangan. All types of ammunition, incendiary bombs, mines and hand-grenades
  2. Semua barang yang dapat meledak. All explosive goods
  3. Bahan peledak yang digunakan untuk barang yang dapat meledak lainnya. Explosive materials which is used for other explosive goods

DILARANG KERAS memasukkan ke dalam wilayah Rl bahan peledak tersebut, kecuali untuk keperluan militer dan industri, yang diatur dengan ketentuan khusus.
WARNING It is ultimately prohibited to import into Indonesian territory explosive materials, except for military and industrial purposes with specific regulation

Pemasukan bahan peledak untuk keperluan militer seperti TNT, Nitro Gliserin hams mendapatkan ijin dari Departemen Pertahanan dan Keamanan c.q. Bapenab Hankam
The importation of explosive materials for military purposes such as TNT, Nitroglycerine, should obtain an approval from Department of Security and Defense c.q. Bapenab Hankam

Pemasukan bahan peledak untuk keperluan industri seperti Amonium Nitrat dan dinamit dilaksanakan oleh PT.Dahana dengan seijin Kepolisian Rl.
The importation of explosive materials for industrial purposes such as Amonium Nitrat and dynamite only imported by PT.Dahana with an approval from Police Department.

SENJATA API DAN AMUNISI
FIRE-ARM AND AMMUNITION

Dasar hukum:
Regulation :

UU Senjata Api Tahun 1936 jo Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976 tentang Pengawasan dan Pengendalian SenjataApi
Fire-arm Law of the Republic of Indonesia jo the Instruction of the President of the Republic of Indonesia No.9 of 1976 on Supervising and Controlling of Fire-arms

Yang termasuk senjata api dan amunisi, yaitu :
Fire-arms and ammunition consist of:

  1. Senjata api dan bagiannya Fire-arms and parts thereof
  2. Meriam/penyembur api dan bagiannya Cannons/flame-throwers and parts thereof
  3. Senjata tekanan udara/pegas ( senapan angin ) dan pistol angin kaliber 4,5 mm Air-gun, spring-gun and air-pistol with kaliber of 4,5 mm
  4. Senjata imitasi, pistol alarm, pistol start, senjata gas air mata, senjata kejutan listrik, senjata panah dan benda-benda lain serupa itu yang dapat digunakan untuk mengancam atau mengejutkan serta bagian-bagiannyaImitation of fire-arms, alarm-pistol, starting pistol, tear gases-arms, electrical shock-arms, crossbow and the like which can be used to thread or shock ,and parts thereof
  5. Segala pengisi senjata (mesiu/peluru) All kinds of weapon filling (ammunition/bullets)
  6. Selongsong peluru (mantel kogels) Bullet shells (mantel cudgels)
  7. Proyektil untuk menyebarkan gas berbahaya Projectiles used for spreading dangerous gases

DILARANG KERAS memasukkan kedalam wilayah Rl senjata api dan amunisi kecuali dengan seijin Kepolisian Rl
WARNING It is ultimately prohibited to import into Indonesian territory fire-arms and ammunition without approval from Police Department of the Republic of Indonesia

PETASAN
FIREWORKS

Yang termasuk petasan, yaitu :
Fireworks consist of:

  1. Segala jenis dan ukuran petasan All types and sizes of fireworks
  2. Happy Crackers/Halic yaitu sejenis kembang api yang mudah meledak Happy Crackers/Halic is a kind of fireworks that easily exploded

DILARANG KERAS memasukkan ke dalam wilayah Rl segala jenis dan ukuran petasan dan Happy Crackers.
WARNING It is ultimately prohibited to import into Indonesia territory all kinds and sizes of Fireworks and Happy Crackers

BUKU DAN BARANG CETAKAN TERTENTU
DEFINED BOOKS AND PRINTED MATERIALS

Dasar hukum:
Regulations:

UU No 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum
The Law of the Republic of Indonesia No. 4/PNPS/1963 on The supervision of printed materials that can disturb public order

Buku dan barang cetakan yang DILARANG dimasukkan ke dalam wilayah Rl adalah :
Books and printed materials prohibited to be imported into Indonesian territory are:

  1. Segala macam barang cetakan dari kertas dalam bahasa Indonesia dan daerah All kinds of paper-printed materials in Indonesian language or regional language
  2. Segala macam barang cetakan dengan huruf dan bahasa Cina All kind of printed materials in Chinesse language and its characters
  3. Barang cetakan dari kertas untuk pembungkus rokok dan etiket obat-obatan yang berbahasa Indonesia maupun sekedar menggunakan bahasa asing Paper printed materials for cigarette packages and medicine labels in Indonesian or foreign language
  4. Barang cetakan yang melanggar norma-norma kesusilaan yang dianggap dapat merusak nilai moral masyarakatPrinted materials which can disrupt public moral value

Pemasukan buku dan barang cetakan dalam bahasa Cina diperbolehkan untuk keperluan ilmiah, namun harus seijin Kejaksaan Agung dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan Rl
The importation of books and printed materials in Chinesse is allowed for scientific purpose,, but it has to be approved by the Attorney General and Department of Industry and Trade of the Republic of Indonesia

Pemasukan buku dan barang cetakan pada butir 1 dan 3 dapat diberikan dalam hal:
The importation of books and printed materials specified under number 1 and 3 can be approved inn the following cases:

  • Kelaziman diplomatik sesuai PP No 8 th. 1957 Diipllomattiic ffadillifes according to the Government Provision INIo..® off 1957
  • Kepentingan pendidikan/pengajaran, termasuk yang berhuruf Braille, atas rekomendasi dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Rl For educatfonall/Ztteachiing purpose, including materials usiing Braiilllle letters,, upon the recommendatiion of the Department of Educaion and Cuiujire of the Republic of Indonesia
  • Etiket obat-obatan dan bungkus rokok yang melekat pada barang tersebut Medicine labels and cigarette packages attached to such goods

MEDIA REKAM AUDIO DAN/ATAU VISUAL
AUDIO AND/OR VISUAL RECORDING MEDIA

Dasar hukum:
Regulations:

  • Surat Jaksa Agung eq Jaksa Agung Muda Intelijen No : B-253/D/4/1979 tentang Penelitian terhadap video cassette yang dimasukkan dan diedarkan ke dalam wilayah Rl The Letter of the Attorney General No: B-253/D/4/1979 on The examination of imported video cassette and its distribution
  • UU No 8 Tahun 1992 tentang Perfilman jo Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman Cinematographic Film Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1992 jo The Provision of Government No. 6 of 1994
  • Kep. Menteri Penerangan Rl No. 215/Kep/Menpen/1994 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Perfilman The Decree of Minister of Information of the Republic of Indonesia No. 215/Kep/Menpen/1994 on Rules of Cinematographic Film

DILARANG memasukkan ke dalam wilayah Rl film seluloid dan rekaman video dalam bentuk rekaman video ( kaset video) atau piringan video ( laser disc(LD), video compact disc(VCD), digital video disc(DVD) ) oleh perseorangan, baik sebagai barang bawaan dari luar negeri maupun sebagai barang kiriman pos (parcel) atau barang kiriman dari perusahaan jasa pengiriman barang lainnya.
WARNING It is ultimately prohibited to import into Indonesian territory chromatographicd film and video recordings in cassette or disc: Laser Disc (LD), Video Compact Disc (VCD), Digital Video Disc(DVD) by person as a parcel-goods as well as small consignment.

Pemasukan film seluloid dan rekaman video untuk tujuan komersial hanya boleh dilakukan oleh Perusahaan Perfilman dengan melalui pemeriksaan Kejaksaan Agung dan Badan Sensor Film.
The importation of chromatographic film and viceo recordings for commercial purposes can be conducted by licensed film companies through the examination of the Board of Film Censorship and the Attorney General.

Dikecualikan dari ketentuan tersebut untuk Korps Diplomatik dan lembaga-lembaga Intemasional yang ditentukan oleh pemerintah.
The exception of these provisions for diplomatic corps and International institution determined by government.

ALAT-ALAT TELEKOMUNIKASI
TELECOMUNICATION EQUIPMENT

Dasar hukum:
Regulations:

  • UU No 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi Telecommunications Law of The Republic of Indonesia No. 3 of 1989
  • Kep. Dirjen Pos dan Telekomunikasi No. 34/Dirjen/95 tentang Ketentuan Pelaksanaan Sertifikasi dan Penandaan Mat/ Perangkat Telekomunikasi The Decree of Director General of Post ang Telecommunication No. 34/Dirjen/95 on Rules on Sertification and Marking of telecommunication instruments
  • Kep. Menparpostel Rl No. KM.102/UM.001/MPPT.96 tentang Penandaan Alat/Perangkat Telekomunikasi The Decree of Minister of Tourism, Post and Telecommunication Rl No. KM.102/UM.001/MPPT.96 on Sertification and Marking of telecommunication instruments

Yang termasuk alat-alat telekomunikasi yang diatur pemasukannya ke dalam wilayah Rl yaitu alat-alat transiver seperti pemancar radio, Handy Talky, Cordless Phone, PSTN/ Sirkit sewa, Telex, Perangkat Komunikasi Radio dan sejenisnya.
Some telecommunication instruments prohibited to be imported into Indonesian territory are tranceiver equipment, such as Handy Talky, Cordless Phone, PSTN, Telex, Radio-Communication equipment and others

Pembuatan, perakitan dan pemasukan ke wilayah Rl harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi dan juga harus seijin Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Rl serta mengikuti ketentuan sertifikasi dan penandaan.
Making, assembling, and the importing of telecommunication equipment must comply with technical specification determined by Department of Tourism, Post and Telecommunucation.

MESIN FOTOKOPI BERWARNA, BAGIAN/SUKU CADANG DAN PERALATANNYA
COLOR PHOTO COPY, PARTS AND EQUIPMENT THEREOF

Dasar hukum:
Regulation :
Kep Menteri Perdagangan dan Koperasi No: 03/KP/IV/1978 tentang Impor mesin fotokopi berwama
The Decree of Minister of Trade and Cooperation No. 03/KP/IV/1978 on The Importation of Color Photocopy Machines
DILARANG memasukkan ke dalam wilayah Rl mesin fotokopi berwarna, bagian/suku cadang dan peralatannya.
WARNING It is ultimately prohibited to import into Indonesian territory color photocopy machines, its spare parts and equipment

Pengecualian dari ketentuan tersebut jika telah mendapat ijin dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta ijin dari Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL)
The exception of this provision will be given after having specific license from the Department of Industri and Trade, and the Board of Money Forgery Coordination.

BEBERAPA JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI SERTA BAGIAN-BAGIANNYA
ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA, AND PARTS THEREOF

Dasar hukum:
Regulations :

  • UU Rl Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Conservation of Live Natural Resources and its ecological system Law of the Republic of Indonesia No.5 of 1990
  • Keputusan Presiden Rl No. 43 Tahun 1978 tentang Ratifikasi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) The Pesidencial Decree of the Republic of Indonesia No. 43 of 1978 on Ratification of CITES
  • Kep Menteri Perhutanan Ri No. 62/Kpts-ll/98 tentang Tata Usaha Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar The Decree of Minister of Forestry No. 62/Kpts-ll/98 on Distribution of Wild flora and fauna
  • Kep. Menperindag No. 182/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor The Decree of Minister of Industry and Trade on The General rules for exportation.

DILARANG mengeluarkan dari wilayah Rl, tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, kecuali dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dengan ijin dari Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan Rl.
WARNING It is prohibited to export out of Indonesian territory, endangered flora and fauna or parts thereof, live or dead, except for research, scientific and/or the protection purposes with the approval from the Ministry of Agriculture and the Ministry of Forestry

Beberapa jenis tumbuhan yang dilindungi, diantaranya:
Some endangered flora, such as :

  1. Kina ( Linchan Species) Quinine
  2. Anggrek alam Dendrobium, Vanda dan anggrek lainnya Natural Orchids Dendrobium, Vanda and other species of orchids.
  3. Agave Sp Agave Sp
  4. Musa Textilles Mees Musa Textilles Mees
  5. Ranwoefia Sp Ranwoefia Sp
  6. Rafflesia Sp Rafflesia Sp

Beberapa jenis satwa liar yang dilindungi, diantaranya:
Some endangered fauna such as :

  1. Badak bercula satu (Rhinoceros sondaicus) Rhinoceros
  2. Orang Utan/Mawas (Pongo pygmaeus) Orangutan
  3. Tapir (Tapirus indicus) Tapir
  4. Banteng (Bosjavanicus) Bull
  5. Menjangan/Rusa (Cervus timorensis) Deer
  6. Kancil (Tragulusjavanicus) Chevrotin
  7. Anoa (Bubalus depressicornis) Anoa
  8. Kuntul (Egretta sp) Kuntul bird
  9. Burung Cendrawasih (Paradisae sp) Paradise bird
  10. Burung Kakatua Raja, Kakatua hitam King Parrot, Black Parrot
  11. Kupu raja Odromas (Troides andromane) dan sebagainya. King Ordomas Butterfly, etc.

Pengedar tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dari hasil penangkaran ke dan dari luar negeri hanya dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas, Firma, Koperasi atau perseroan komanditer dengan ijin Ditjen PHPA, Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan Rl.
The export and import of endangered flora and fauna from conservation area can only be conducted by certain distributor company, firm, cooperation or commanditer company with an approval from Directorate General PHPA, Department of Agriculture and Department of Forestry.
Selain ketentuan larangan tersebut, untuk pemasukan tanaman hidup dan bibit tanaman serta binatang hidup kedalam wilayah Rl, harus melalui pemeriksaan karantina, Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan Rl.
Besides, the importation of live flora and seedlings into Indonesian territory, is subject to examination by Quarantine officials of the Department of Agriculture, and Department of Forestry, Rl

BEBERAPA JENIS IKAN TERTENTU
CERTAIN SPECIES OF FISH 
Dasar hukum:
Regulations :

  • Kep Menperindag RI No 182/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan umum dibidang ekspor The Decree   of  Minister of Industry and Trade No. 182/MPP/Kep/4/1988 on The General rules on exportation
  • Kep Menteri Pertanian Rl No. 179/Kpts/Um./3/1982 tentang Larangan Pemasukan beberapa jenis ikan berbahaya dari Luar Negeri The Decree of Minister of Agriculture No. 179/Kpts/Um/3/1982 on The Prohibition of importation of some species of dangerous fish.

Larangan pemasukan jenis ikan tertentu ke dalam wilayah Rl didasarkan pada dua alasan utama yaitu :

  1. untuk melestarian ekosistem dan melindungi spesies langka dan berbahaya,
  2. untuk menjaga persediaan dalam negeri dan mempertahankan keunggulan Indonesia dalam ekspor beberapa jenis ikan tertentu.

The prohibition on the importation of certain species of fish into Indonesian territory based on two reasons:

  1. to conserve the ecological system and protect endangered species
  2. to maintain the national supply, and export competitivenes of certain species of fish.

Jenis ikan tertentu yang DILARANG di keluarkan dari wilayah Rl adalah:
Some types of fishes which are prohibited to be exported out of Indonesian territory are :

  1. Ikan dan anak ikan Arowana ( Selerophages Formosus dan Selerophages Leichardti) Arowana fish (Selerophages Formosus and Selerophages Leichardti)
  2. Benih ikan Sidat (Anguilla Sp) dengan ukuran di bawah 5 mm Sidat breed (Anguilla Sp ) bellow 5 mm in length
  3. Ikan hias air tawar jenis Botia Macracarthus dengan ukuran di atas 15 cm (calon induk) Fresh water fancy fish of the Botia Sp, above 15 cm in length ( mother fish )
  4. Udang Galah (udang air tawar/sungai) dengan ukuran di bawah 8 cm Galah shrimps (fresh water/river shrimps ), bellow 8 cm in length
  5. Induk dan calon induk Udang Windu (Pemeidae Sp) Mother fish of Panacidae shrimps ( Pemeidae Sp)
  6. Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus Undulatus) Napoleon Wrasse (Cheilinus Undulatus)

Jenis ikan langka dan bebahaya yang DILARANG di masukkan ke dalam wilayah Rl, diantaranya:
The types of endangered species of fishes and dangerous fishes which are prohibited to be imported into Indonesian territory such as:

  1. Ikan Piranha (Serrasalmus Sp) Piranha fish (Serrasalmus Sp)
  2. Ikan Vampire Catfish (Vandelia Sp) Vampire Catfish (Vandelia Sp)
  3. Ikan Aligator Gar (Lepisostous Sp) Alligator Gar (Lepisostous Sp)
  4. Ikan Silurus Slane Silurus Slane
  5. Ikan Esex Masouniongy Esex Masouniongy
  6. Belut Listrik (Electrophorus Electicus) Electric Eel (Electrophorus Electicus)
  7. Tetrodaoden Sp Tetrodaoden Sp
  8. Dan sebagainya Etc.

Pengecualian untuk larangan pemasukan/pengeluaran jenis ikan di atas diberikan untuk keperluan khusus seperti ilmu pengetahuan atau untuk kebun binatang dengan ijin dari Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen Pertanian Rl.
The exception of these provisions will be given for scientific purpose and zoo, with an approval from the Directorate General of Fisheries, the Department of Agriculture RI.

OBAT-OBATAN
MEDICINES

Dasar hukum:
Regulation:
Kep Menperindag No 314/Kp/VIII/1974 tentang Peredaran, impor dan ekspor, makanan-minuman, alat kecantikan dan alat kesehatan
The Decree of Minister of Industry and Trade No. 314/Kp/VHI/1974 on The Distribution, importation and exportation of food-beverages, cosmetic and health equipment.

DILARANG KERAS memasukkan ke dalam wilayah Rl, obat jadi produksi luar negeri termasuk obat jadi tradisional Cina, dalam bentuk kapsul, pil, serbuk, cairan dan bentuk sediaan lainnya, yang tidak terdaftar pada Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (POM)
WARNING It is ultimately prohibited to import into Indonesian territory, ready-use medicines, including Chinesse traditional medicines, in the form of capsules, pills, powder, liquid and other ready form, which is unregistered at the Directorate General of Medicines and Food (POM)

Pengecualian untuk ketentuan ini, untuk:
The exception of this provision :

  • Pemasukan obat jadi atau obat tradisional untuk dipakai sendiri atau untuk diperdagangkan dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (POM), Departemen Kesehatan Rl. Importation of ready-use medicines or traditional medicines for personal or for commercial use, should be approved by the Directorate General of Medicines and Food (POM )
  • Terhadap obat jadi atau obat tradisional dalam jumlah kecil untuk pemakaian sendiri dapat dimasukkan oleh penumpang laut/udara sepanjang dapat dibuktikan dengan resep dokter. Ready-use or traditional medicines may be imported in small quantities for personal use by passengers of planes or ships (small consignments) as long as it can be proved by doctor’s prescription.

MAKANAN DAN MINUMAN YANG TIDAK TERDAFTAR PADA DEPARTEMEN
KESEHATAN Rl
UNREGISTERED FOOD AND BEVERAGES AT THE DEPARTMENT OF HEALTH

Dasar hukum:
Regulation:

Peraturan Menteri Kesehatan Rl No 329/Menkes/Per/XII/1976 tentang Produksi dan peredaran makanan
The Provision of Minister of Health No. 329/Menkes/Per/XII/1976 on The Production and Distribution of Food

DILARANG memasukkan ke dalam wilayah Rl makanan dan minuman yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan Rl, kecuali dalam jumlah yang wajar yang dibawa oleh penumpang kapal laut/pesawat udara untuk keperluan selama perjalanan.

WARNING It is prohibited to import into Indonesian terriroty unregistered foods and beveragges except in reasonable quantities carried by the passengers to use during the trip.

BAHAN-BAHAN BERBAHAYA
DANGEROUS MATERIALS
Dasar hukum:
Regulation:

Peraturan Menteri Kesehatan Rl No : 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan bahan berbahaya bagi kesehatan
The Provision of Minister of Health, Rl No. 472/Menkes/Per/V71996 on The security of health-dangerous materials
Yang dimaksud dengan bahan-bahan berbahaya adalah : Zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung, yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi. Dangerous materials mean: Matters, chemicals and biologicals which could harm the human health and the life of ecological system, directly or indirectly, which are poisonous, carsinogenic, teratogenic, mutagenic, corrosive and irritative.

DILARANG memasukkan ke dalam wilayah Rl bahan-bahan berbahaya, kecuali dengan ijin dari Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, Departemen Kesehatan serta dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

WARNING, It is prohibited to import into Indonesian territory dangerous materials without an approval from Directorate General of Medicines and Foods, Department of Health and Department of Industry and Trade
(Daftar bahan berbahaya sesuai lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Rl No:472/Menkes/Per/V/1996)

PESTISIDA
PESTICIDES
Dasar hukum:
Regulation:

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rl No : 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang diatur tata niaga impomya
The Decree of Minister of Industry and Trade No. 230/MPP/KepA7/1997 on Commercially-controlled Goods
Yang termasuk pestisida adalah :
Pesticides includes:

  1. Pentakloro fenol dan garamnya Pentachloro phenol and its salts
  2. Dikloro difenil trikloro etana (DDT) Dichloro difenil trichloro ethane (DDT)
  3. Pestisida Etilen Dibromida (EDB) Pesticides Ethilane dibromide (EDB)

DILARANG memasukkan pestisida ke dalam wilayah Rl kecuali setelah memperoleh ijin dari Departemen Pertanian.
WARNING It is prohibited to import into Indonesian territory, pesticides without approval from Department of Agriculture.

BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON DAN BARANG YANG MENGGUNAKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON
OZONE DEPLETING SUBSTANCES AND GOODS CONTAINING OZONE DEPLETING SUBSTANCES

Dasar hukum:
Regulations:

  • Kep. Menperindag No : 110/MPP/Kep/1/1998 tentang Larangan memproduksi dan memperdagangkan bahan perusak lapisan ozon serfa memproduksi dan memperdagangkan barang bam yang menggunakan bahan perusak lapisan ozon (Ozone Depleting Substances) The Decree of Minister of Industry and Trade No. 110/MPP/Kep/1/ 1988 on The Prohibition of the Production and Trading ozone dpleting substances  and goods containing ozone depleting substances.
  • Kep Menperindag No, 411/MPP/Kep/9/1998 jo Kep Menperindag No : 111/MPP/Kep/1/1998 tentang Perubahan Kep Menperindag No 230/MPP/Kep/7/1997 tentang barang yang diatur tata niaga impomya The Decree of Minister of Industry and Trade No, 411/MPP/Kep/9/1998 jo. No. 111/MPP/Kep/1/1988 on The change on the Decree of the Minister of Industry and Trade No. 230/MPP/Kep/7/1997 on Commercially-controlled Goods

Yang termasuk bahan perusak lapisan ozon contohnya freon untuk AC atau lemari es dengan rumus kimia CFC-11, CFC-13, CFC-112 atau bahan lainnya sesuai lampiran Kep Menperindag No: 111/MPP/Kep/1/1998.
Ozone depleting substances such as Freon for Air Conditiner or Refrigerator with a chemical structure CFC-11, CFC-13, CFC-112 or others.

Yang termasuk barang yang menggunakan bahan perusak lapisan ozon contohnya lemari es rumah tangga, tipe kompresi, tipe penyerapan listrik, pistol semprot dan barang lain sesuai lampiran Kep Menperindag No: 111/MPP/Kep/1/1998.
The example of goods using ozone depleting substances are : Domestic-refrigerator of compression and electrical type, spraying guns and others.

DILARANG memasukkan ke wilayah Rl bahan dan barang yang mengandung bahan yang dapat merusak lapisan ozone. Dikecualikan dari ketentuan tersebut, masih diperkenankan memasukkan CFC-12 sampai dengan 31 Desember 2003 melalui PT. Dharma Niaga dengan persetujuan Direktur Jenderal Perdagangan Intemasional.
WARNING It is prohibited to import into Indonesian territory the kinds of substances and goods use ozone depleting substances. However, exception is allowed for the importation of CFC-12 until December 31, 2003 by PT Dharma Niaga with an appoval from Directorate General of International Trade.

LIMBAH
WASTES

Dasar hukum:
Regulations:

  • Peraturan Pemerintah Rl No. 12 Tahun 1995 jo PP No 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Beracun The Provisions of Government of the Republic of Indonesia No. 12 of 1995 on   Poisonous wastes
  • UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Life ecological system conservation Law of the Republic of Indonesia No. 23 of 1997

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, disingkat limbah B3, adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan mencemarkan lingkungan hidup dan dapat membahayakan kesehatan manusia.
Dangerous and poisonous wastes are substances containing dangerous and/or poisonous material which according to its caracter or concentration, or ammount, directly or indirectly will harm and destroy the life of ecological system and the human health.
Jenis limbah B3 meliputi:
B3 waste, includes:

  1. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik yaitu limbah B3 yang berasal bukan dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pengemasan dan lain-lain. Waste from unspecific sources such as maintenance, washing, packing of tools.
  2. Limbah B3 dari sumber spesifik yaitu limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan tertentu. Waste from specific sources, from industrial process or certain activity.
  3. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Waste from expired chemical substances, packing-scrap and off-grade or by-products.

DILARANG memasukkan/mengeluarkan dari wilayah Rl limbah B3 kecuali dengan ijin Departemen Perindustrian dan Perdagangan setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL)
WARNING. It is prohibited to import into or export out of Indonesian territory the kinds of B3 waste except with an approval from Department of Industry and Trade and recommendation from the Head of BAPEDAL

(Daftar limbah B3 sesuai lampiran Peraturan Pemerintah Rl No 19 Tahun 1994)
(The list of B3 waste according to the Provision of the Government of Rl No. 19 of 1994)

BENDA CAGAR BUDAYA
CULTURALLY VALUABLE GOODS

Dasar hukum:
Regulations :

  • UUNo5 Tahun1992 tentang Benda cagar budaya Culturally valuable goods Law of the Republic of Indonesia, No. 5 of 1992
  • Peraturan Pemerintah Rl No. 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya The Provision of Government of the Republic of Indonesia No. 10 of 1993 on The Implementation of The Culturally Valuable goods Law No. 5 of 1992.

Yang dimaksud dengan Benda Cagar Budaya adalah :
The Culturally valuable goods means :

  1. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak, baik bagian atau sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh ) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan nasional. Man made goods, moveable or not, parts or rest of the which, with minimum 50 (fifty ) years old. These goods are considered valuable for history, science and national culture.
  2. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan nasional.Natural goods considered importantly valueable for history, science and national culture.

DILARANG KERAS membawa keluar dari wilayah Rl benda cagar budaya kecuali dengan ijin dari Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Rl serta ijin dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan Rl.
WARNING It is prohobited to export out of Indonesian territory the kinds of culture values goods without an approval from the Directorate of Conservation and History, Department of Education and Culture and Department of Industry and Trade.

Pelanggaran dari ketentuan di atas, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 10 ( sepuluh ) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ), sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada UU No 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
The violation of these provisions shall be subject to the punishment with a maximum imprisonment of 10 (ten ) years and or a maximum fine of Rp. 100.000.000,00 ( one hundred million ) as referred to the Culture Value Law of the Republic of Indonesia, No. 5 of 1992

PRODUK TERTENTU
CERTAIN PRODUCTS

Dasar hukum:
Regulation:

Kep Menperindag Rl No : 177/KP/VI/1992 tentang Ketentuan ekspor kulit jo Kep Menperindag Rl No : 124/MPP/Kep/5/1996 tentang Ketentuan umum dibidang ekspor
The Decree of Minister of Industry and Trade Rl No. 177/KP/VI/1992 on The Rules of Leather exportation jo No. 124/MPP/Kep/5/1996 on The General rules on exportation.

Produk barang tertentu yang diiarang dikeluarkan dari wilayah Rl, adalah:
Certain products which prohibited for export, are :

  1. Jangat dan kulit mentah termasuk pickled dan wet blue dari binatang melata atau reptil Hides and raw leather including pickled and wet blue from reptiles
  2. Karet bongkah ( karet dengan spesifikasi tehnis yang tidak memenuhi standar mutu SIR) Rubber lumps (technical specification under SIR quality)
  3. Karet yang merupakan bahan-bahan remiling dan rumah asap seperti slabs, lumps, scraps, karet tanah, un smoked sheet, blanked sheet dengan kualitas tertentu Remilling substance rubber and smoked house such as slabs, lumps, scraps, unsmoked sheet, blanked sheet with certain quality.

DILARANG mengeluarkan produk tertentu tersebut dari wilayah Rl
WARNING It is prohibited to export out of Indonesian territory those above products

UANG RUPIAH DENGAN JUMLAH TERTENTU
CERTAIN AMMOUNT OF RUPIAH IN CASH

Dasar hukum:
Regulation:

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1998 tentang Pengeluaran atau pemasukan mata uang rupiah dari atau ke dalam wilayah Rl
The Provision of the Government of the Republic of Indonesia No. 18 of 1998 on Flow of Rupiah currency in or out of Indonesian territory.

Setiap orang yang membawa uang rupiah keluar atau masuk wilayah Rl secara tunai:
Persons who carry Indonesian Rupiah out of or into Indonesian territory in cash:

  • Lebih dari Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah ) wajib mengisi formulir yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi administrasi berupa denda maksimal Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) More than Rp. 5.000.000,00 ( five million rupiahs ) shall fill in a form issued by the Central Bank. The violation of this provision shall be punished for a maximum fine of Rp. 10.000.000,00 (ten million rupiahs )
  • Lebih dari Rp. 10.000.000,00 wajib terlebih dahulu memperoleh ijin dari Bank Indonesia c.q. Urusan Luar Negeri. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi administrasi berupa denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) More than Rp. 10.000.000,00 must obtain an approval from the Central Bank c,q, External affairs. The violation of this provision shall be punished for a maximum fine of Rp. 1.000.000.000,00 (one billion rupiah )

Izin untuk membawa uang rupiah ke Indonesia dapat diperoleh dari Bl Pusat atau cabang setempat dan bagi orang yang berasal dari luar wilayah Rl dapat diperoleh melaui Kantor Perwakilan Bl di luar negeri/Kantor Perwakilan Rl terdekat.
The approval can be obtained from the headquarter of Central Bank, Jakarta ( Jl MH Thamrin 2, Jakarta Pusat), local branches or Indonesian representatives.

BARANG KIRIMAN POS

 

kiriman

Terhadap barang kiriman pos yang nilainya tidak melebihi FOB USD 50.00 (limapuluh US dollar) untuk setiap orang per alamat kiriman, diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Terhadap barang kiriman pos yang melebihi nilai pembebasan tersebut dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas nilai kelebihannya.
Misalnya: nilai barang USD 80.00, maka Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor dikenakan terhadap kelebihan nilai dari batas nilai FOB, yaitu: USD 80.00-USD 50.00 = USD 30.00
Dalam hal terdapat petunjuk adanya penyalahgunaan fasilitas pembebasan tersebut atau pengiriman yang berulang-ulang untuk satu orang dan/atau alamat yang sama dalam tempo 1(satu) hari, terhadap barang kiriman pos tersebut dengan tidak memperhatikan nilai dan/atau jumlahnya dikenakan Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor.

DASAR HUKUM

  1. Keputusan Menteri Keuangan No. 490/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Impor Barang Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Pos, dan Kiriman Melalui Jasa Titipan
  2. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai No. KEP-78/BC/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Barang Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Melalui Jasa Titipan dan Kiriman Pos
  3. Keputusan Bersama Dirjen Bea dan Cukai dengan Dirjen Postel No. KEP-80a/BC/1997 dan No. 208/DIRJEN/1997 tentang Penyelesaian Barang Impor atau Barang Ekspor yang Dikirim Melalui Pos
  4. Surat Edaran Bersama Dirjen Bea dan Cukai denga Dirut PT. Pos Indonesia (Persero) No. SE-33b/BC/1997 dan No. 133/Dirutpos/1997 tentang Tatacara Penyelesaian Barang Impor atau Barang ekspor yang Dikirim Melalui Pos dengan Menggunakan Jasa Express Mail Service (EMS)
  5. Surat Edaran Bersama Dirjen Bea dan Cukai denga Dirut PT. Pos Indonesia (Persero) No. SE-33a/BC/1997 dan No. 132/Dirutpos/1997 tentang Tatacara Penyelesaian Barang Kiriman Melalui Pos Dari Kawasan Berikat (Bonded Zone) daerah Industri Pulau Batam yang Dikirim Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya

Prosedur pengeluaran barang kiriman pos:

  • Kiriman pos yang diterima Kantor Tukar yang ditetapkan PT Pos Indonesia kemudian dilalubeakan di Kantor Pos Tukar tujuan.
  • Atas kiriman pabean dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi:
  • Pemeriksaan dokumen; dan
  • Pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat Bea dan Cukai  untuk penetapan bea yang hams dibayar oleh penerima kiriman pabean.
  • Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang, pemeriksaan dan pencacahan atas kiriman pabean yang bersangkutan dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai disaksikan oleh Petugas Pos. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik barang, kiriman pabean yang bersangkutan disegel oleh pejabat Bea dan Cukai kemudian dimasukkan kedalam kantung plastik bungkus rangkap dan diplombir oleh Petugas Pos.
  • Dalam hal hasil pemeriksaan/pencacahan menyatakan kiriman pabean tersebut:
  • Memerlukan pemenuhan persyaratan impor tertentu, Kepala Kantor Bea dan Cukai memberitahukan secara tertulis kepada penerima kiriman pabean untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan melalui Kepala Kantor Tukar I Kantor Pos Lalu Bea yang bersangkutan.
  • Terkena peraturan larangan impor, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hasil Pemeriksaan Pabean dituangkan dalam PPKP . (formulir Pemeriksaan, Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos) rangkap 6 (enam) yang ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Pejabat Bea dan Cukai dan/atau Petugas Pos, jika dilakukan pemeriksaan fisik barang.
  • Terhadap kiriman pabean yang berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak dikenakan bea, pada PPKP dibubuhi cap “Bebas Bea Masuk dan pajak dalam rangka Impor”
  • Pejabat Bea dan Cukai menyerahkan 5 (lima) lembar PPKP beserta kiriman Pabean yang Bersangkutan kepada Petugas Pos.
  • Petugas Pos mengirimkan panggilan kepada penerima kiriman pabean untuk, datang ke Kantor Pos yang bersangkutan.
  • Pada waktu penerima kiriman pabean datang ke loket Kantor Pos dengan membawa surat panggilan, kepada yang bersangkutan diberikan 5 (lima) lembar PPKP untuk keperluan pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor.
  • Jika keberatan terhadap penetapan Bea dalam PPKP, penerima kiriman pabean dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai dengan menjelaskan alasannya. Apabila ternyata terjadi perubahan pada jumlah Bea, Pejabat Bea dan Cukai membuat Nota Pembetulan PPKP dalam 6 (enam) lembar, yang 5 (lima) lembarnya diteruskan kepada Petugas Pos untuk dilekatkan pada masing-masing PPKP yang bersangkutan.
  • Penerima kiriman mengisi formulir SSBC untuk pembayaran Bea Masuk dan Cukai dan/atau SSP untuk pembayaran pajak (PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22) kemudian menyetorkan Bea Masuk, Cukai dan Pajak dalam rangka impor sesuai dengan yang tertulis dalam PPKP/Nota Pembetulan PPKP ke loket Kantor Pos.
  • Penerima kiriman Pabean dapat menerima kiriman pabeannya setelah seluruh bea yang terutang dilunasi.
  • Barang  Kiriman Pos dari Kawasan Berikat Pulau Batam Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL)
  • Terhadap barang kiriman melalui pos dari Kawasan Berikat Pulau Batam yang dikirimkan ke Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) dilakukan pemeriksaan pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kawasan Berikat Pulau Batam dan penyelesaian kewajiban pabeannya dilakukan sebelum dikeluarkan dari Kawasan Berikat Pulau Batam.
  • Kiriman pabean yang berisi barang yang pengimporannya diperlukan persyaratan tertentu berupa surat persetujuan dari instansi teknis terkait, pada saat penyerahannya kepada Pejabat Bea dan Cukai wajib dilampiri dengan surat persetujuan tersebut.
  • Kiriman pabean yang berisi barang retur wajib dilampiri sengan bukti pengirimannya ke Kawasan Berikat Pulau Batam yang telah dilegalisir Kepala Kantor Pos Lalubea setempat atau Pejabat yang ditunjuk, untuk dapat dibebaskan dari bea. Dalam hal tidak dapat dibuktikan bahwa barang retur tersebut berasal dari DPIL, maka terhadap barang tersebut diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea.
  • Hasil Pemeriksaan Pabean dituangkan dalam PPKP-KB rangkap 6 (enam) yang ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Pejabat Bea dan Cukai dan/atau Petugas Pos, jika dilakukan pemeriksaan fisik barang.
  • Petugas Pos memberitahukan secara llsan atau tertulis kepada pengirim untuk melunasi bea yang terutang.

BARANG KIRIMAN MELALUI JASA TITIPAN

Pemasukan barang impor berupa barang kiriman dapat dilakukan melaui Perusahaan Jasa Titipan, dengan persyaratan:

  1. Barang-barang yang menurut sifat dan jumlahnya tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan;
  2. Dikirimkan oleh pengirim tertentu di luar negeri kepada penerima tertentu di dalam negeri dalam bentuk:
  1. Dokumen,
  2. Sekogram,
  3. Paket,
  4. Bungkusan kecil yang beratrnya tidak melebihi 20 kilogram netto.

Bila kedua persyaratan di atas tidak dipenuhi, maka terhadap barang kiriman tersebut dengan tidak mengindahkan jumlah barangnya, dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi sesuai ketentuan umum di bidang impor yang berlaku. Barang kiriman melalui jasa titipan yang nilainya tidak melebihi FOB USD 50.00 (50 US dollar) untuk setiap orang setiap kiriman diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Namun atas kelebihan dari batas nilai FOB tersebut dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Prosedur pengeluaran barang kiriman melalui jasa titipan:

  • Pengusaha Jasa Titipan (PJT) mengajukan PIBT (BC 2.1) dalam dua lembar dan/atau dokumen pelengkap pabean dengan dilampiri:
  1. Bill of Lading (B/L) atau Air Way Bill (AWB)
  2. Invoice
  3. Packing List
  4. Daftar Barang per Master Air Way Bill
  • Pejabat Bea dan Cukai melakukan :
  1. penelitian berkas PIBT dan/atau dokumen pelengkap pabean,
  2. dan Identitas PJT,
  3. pemeriksaan fisik barang,
  4. penetapan klasifikasi dan nilai pabean,
  5. penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang
  • PIBT dan/atau dokumen pelengkap pabean yang sudah diteilti dan ditetapkan klasifikasi, nilai pabean dan bea masuk serta pajak dalam rangka impor diserahkan kembali kepada PJT untuk pelunasan Bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang
  • PJT melakukan pembayaran atau mempertaruhkan jaminan terhadap Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor terutang
  • PJT menyerahkan kembali PIBT dan atau dokumen pelengkap pabean beserta bukti pembayaran atau bukti penyerahan jaminan kepada pejabat Bea dan Cukai
  • Pejabat Bea dan Cukai mencocokkan besarnya Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor yang tertera dalam bukti pembayaran atau bukti penyerahan jaminan dengan yang ditetapkan dalam PIBT
  • Pejabat Bea dan Cukai  menerbitkan 2 (dua) lembar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan menyerahkan lembar keduanya kepada PJT untuk pengeluaran barang.

LAIN-LAIN

Barang kiriman yang merupakan barang kiriman hadiah untuk kesejahteraan rohani, tujuan kebudayaan dan amal umum dibebaskan dari Bea Masuk, Cukai, PPh Pasal 22, sedangkan pelaksanaan pembebasan PPN dan PPnBM dapat langsung diajukan ke Ditjen Pajak karena Rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perlakuan PPN dan PPnBM atas Impor BKP yang dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk, masih dalam proses dan menunggu penetapan selanjutnya.

Benarkah Indonesia Negeri Kaya Minyak?

Jakarta - Hingga saat ini banyak orang mengira Indonesia adalah negeri kaya minyak, salah satu buktinya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) masih mampu dijual Rp 4.500 per liter padahal harga keekonomiannya sudah mencapai Rp 9.000 per liter lebih. Tapi benarkah Indonesia negara kaya minyak?

Menurut Guru Besar Perminyakan Institut Teknologi Bandung(ITB) Rudi Rubiandini, jika melihat cadangan minyak Indonesia saat ini, Indonesia hanya memiliki cadangan sebesar 4,2 miliar barel. Banyakkah itu? Jawabnya tidak.

“Cadangan minyak Indonesia saat ini hanya 4,2 miliar barel, kalau berdasarkan peringkat, Indonesia yang pernah menjadi anggota OPEC atau negara produsen minyak hanya menduduki peringkat 27,” kata Rudi di Jakarta, Selasa (11/12/2012).

Jika dibandingkan dengan Arab Saudi, Venezuela, Iran, Iraq dan lainnya tentu sangat jauh sekali, pasalnya negara-negara tersebut memiliki cadangan minyak ratusan miliar.

“Kalau orang membandingkan kenapa di Venezuela, Arab Saudi bisa jual BBM ke rakyatnya murah sekali sedangkan di Indonesia tidak, ya karena pembandingnya kurang tepat, Arab Saudi punya cadangan minyak 264,6 miliar barel, Venezuela 211,2 miliar barel, Iran 137 miliar barel, nah Indonesia cuma punya 4,2 miliar,” ungkap Rudi.

Bahkan kata Rudi, jika mengacu data BP Review 2010 cadangan minyak Indonesia masih kalah dengan yang dimiliki India, China dan Malaysia serta Vietnam.

“Cadangan minyak Vietnam saja ada 4,5 miliar barel, Malaysia punya 5,5 miliar barel, India punya 5,8 miliar barel dan China punya 14,8 miliar barel,” ucap Rudi.

Jika dihitung-hitung dengan produksi minyak Indonesia saat ini perharinya 900.000 barel, itu kata Rudi hanya cukup sampai 12 tahun saja.

“4,2 miliar itu kalau dihitung-hitung dengan produksi minyak kita 890.000-900.000 barel per hari, itu hanya cukup 12 tahun saja,” katanya.

Lantas apakah 12 tahum lagi minyak Indonesia habis? “Belum tentu, ini tergantung kita mencari cadangan minyak baru, namum untuk mencarinya tidak mudah, perlu dana sangat besar dan resiko besar, untuk sekali ngebor minyak dibutuhkan dana setidaknya US$ 100 juta, jika tidak dapat minyak? Kontraktor bisa pulang pakai celana kolor saja. Apalagi perbandinanya di Indonesia 1 : 8 artinya saat ini delapan kali ngebor bisa baru dapat satu,” ungkap Rudi.

Ini lain halnya kalau kita ngebor di Arab Saudi atau Venezuela, sekali ngebor minyak langsung dapat. “Kita di Indonesia ngebor juga sudah di sesmik segala, datanya ada, tapi gagalnya jauh lebih banyak,” ujarnya.

Jadi benarkah Indonesia kaya minyak? Kalau sudah tahu jawabannya tidak, kata Rudi, sudah saatnya Indonesia berhura-hura menghabiskan BBM.

“Setop berhura-hura dengan menghabiskan BBM, apalagi dengan harganya yang murah seperti saat ini, pikirkam generasi penerus Indonesia selanjutnya, mau kita warisi apa anak-cucu kita nantinya kalau kita tidak berpikir hemat, mencari alternatif bahan bakar lain yang sebenarnya banyak di Indonesia, kita punya gas, punya panas bumi, air, udara, matahari dan banyak sekali energi alternatif lainnya, hanya saja kita belum mau, kenapa belum mau? Karena kita masih dinina-bobokan dengam harga BBM yang murah, selama BBM masi murah, beralih ke energi lain hanya mimpi saja,” tandas Rudi.

Sumber : disini

Syarat Penyerahan Barang dalam Incoterms 2000

DALAM transaksi perdagangan internasional, penentuan syarat penyerahan barang (terms of delivery) dari penjual kepada pembeli sangat penting dilakukan. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman dan perselisihan dalam proses pengiriman barang. Ini sangat penting karena menyangkut masalah biaya dan risiko. Dengan penentuan terms of delivery yang jelas, akan jelas pula pembagian biaya dan risiko masing-masing pihak.

Terms of delivery yang telah disepakati harus dimasukkan ke dalam sales contract antara penjual dan pembeli, baru nanti diaplikasikan pada pengiriman barang dan dimaktubkan pada dokumen transportnya, misalnya pada bill of lading (B/L) jika menggunakan kapal laut, airway bill (AWB) jika menggunakan pesawat terbang, atau Surat Jalan/ Delivery Note jika menggunakan sarana darat.
Dalam praktik umum perdagangan internasional, pasal-pasal dalam sales contract mengenai terms of delivery mengacu pada International Commercial Terms versi tahun 2000 (Incoterms 2000) sebagai penyeragaman penafsiran terhadap pelaksanaan syarat penyerahan barang, peralihan risiko, dan biaya dari penjual kepada pembeli berdasarkan sarana transportasi yang digunakan.
Anda sudah ada gambaran mengenai apa itu Incoterms? Jika belum, silakan baca artikel “Mengenal Incoterms”.
Dalam Incoterms 2000, terms of delivery ada 13 macam yang dikelompokkan ke dalam 4 kategori, masing-masing berdasarkan inisial mereka:
1. Syarat “E” untuk EXW

Penjual menyediakan barangnya di tempatnya sendiri (misalnya di pabrik atau gudangnya). Pembeli harus mengurus sendiri pengangkutan barang dari negara penjual.
2. Syarat “F” untuk FCA, FAS, FOB Penjual hanya berkewajiban menyerahkan atau mengantarkan barangnya ke sarana pengangkutan yang ditunjuk oleh pembeli.
3. Syarat “C” untuk CFR, CIF, CPT, CIP Penjual harus menanggung biaya pengangkutan, dan untuk itu harus membuat kontrak pengangkutan (carriage contract), tapi tidak menanggung risiko kehilangan atau kerusakan barang, dan juga tidak menanggung biaya tambahan yang mungkin timbul setelah pengapalan dan pelepasan barang (dispatch).
4. Syarat “D” untuk DAF, DES, DEQ, DDU, DDP Penjual berkewajiban menanggung semua biaya dan risiko atas pengiriman barang hingga ke pelabuhan tujuan.
Setelah kita mengetahui 4 kategori terms of delivery, kini kita akan mengenal lebih rinci masing-masing syarat penyerahan barang sesuai Incoterms 2000 di atas mengenai siapa yang menanggung biaya pengangkutan, pembagian risiko barang, dan izin kepabeanan (clearance):
1. EXW => Ex Works (…nama tempat)
= Penyerahan barang dan peralihan risiko dari penjual kepada pembeli dilakukan di tempat penjual.
= Kewajiban penjual adalah hanya menyediakan barang di tempatnya (pabrik/ gudang). Sementara pembeli berkewajiban mengurus pengangkutan.
=> Biaya pengangkutan, izin kepabeanan di wilayah negara penjual maupun pembeli (export-import clearance), dan risiko sejak barang diangkut dari pabrik/ gudang penjual hingga ke tempat pembeli adalah tanggung jawab pembeli.
2. FCA => Free Carrier At (…nama tempat)
= Penyerahan barang dan peralihan risiko dari penjual kepada pembeli dilakukan pada saat barang diserahkan kepada pihak pengangkut yang ditunjuk oleh pembeli.
= Kewajiban penjual adalah menyiapkan pengangkutan atas nama pembeli. Sementara pembeli bertugas menentukan pengangkut (carrier) dan membuat kontrak pengangkutan (carriage contract).
=> Izin kepabeanan di wilayah penjual (export clearance) menjadi tanggung jawab penjual. Sedangkan biaya pengangkutan, risiko sejak barang diserahkan oleh penjual kepada pihak pengangkut (carrier) hingga ke tempat pembeli,
3. FAS => Free Alongside Ship (…nama pelabuhan muat)
= Penyerahan barang dan peralihan risiko dari penjual kepada pembeli dilakukan pada saat barang ditempatkan di samping kapal.
= Penjual berkewajiban menempatkan barang di samping kapal. Sedangkan kewajiban pembeli adalah menentukan pengangkut dan membuat kontrak pengangkutan.
=> Izin kepabeanan di wilayah penjual (export clearance) menjadi tanggung jawab penjual. Sedangkan biaya pengangkutan maupun risiko sejak barang ditempatkan di samping kapal oleh penjual sampai ke tempat pembeli serta import clearance menjadi tanggung jawab pembeli.
4. FOB => Free On Board (…nama pelabuhan muat) = Penyerahan barang dan peralihan risiko dari penjual kepada pembeli dilakukan pada saat barang telah dimuat di atas kapal (on board).
= Kewajiban penjual adalah menempatkan barang di atas kapal dan menanggung biaya muat. Sedangkan kewajiban pembeli adalah menentukan pengangkut, menentukan kontrak pengangkutan, dan menanggung biaya angkut dan biaya bongkar.
=> Export clearance dan biaya muat di atas kapal menjadi beban penjual. Sedangkan biaya pengangkutan maupun risiko sejak barang dimuat di atas kapal oleh penjual hingga ke tempat pembeli, serta import clearance menjadi beban pembeli.
5. CFR => Cost and Freight (…nama pelabuhan tujuan) = Ada juga yang menyebutnya dengan CNF, C&F, C and F, atau C+F. Namun penggunaan yang baku menurut Incoterms 2000 adalah CFR.
= Penyerahan barang dan peralihan risiko dari penjual kepada pembeli dilakukan pada saat barang telah dimuat di atas kapal (on board).
= Penjual berkewajiban menentukan pengangkut, membuat kontrak pengangkutan, menempatkan barang di atas kapal, menanggung biaya muat, dan ongkos angkut hingga pelabuhan tujuan. Sedangkan kewajiban pembeli adalah menanggung biaya di luar beban penjual sesuai kontrak pengangkutan.
=> Export clearance dan biaya pengangkutan menjadi beban penjual, sedangkan risiko sejak barang dimuat di atas kapal oleh penjual hingga ke pelabuhan tujuan serta import clearance menjadi tanggung jawab pembeli.
6. CIF => Cost Insurance and Freight (…nama pelabuhan tujuan)
= Penyerahan barang dan peralihan risiko dari penjual kepada pembeli dilakukan pada saat barang telah dimuat di atas kapal (on board).
= Kewajiban penjual adalah menentukan pengangkut (carrier), membuat kontrak pengangkutan, menempatkan barang di atas kapal, menanggung biaya muat, ongkos angkut, dan biaya bongkar di pelabuhan tujuan, serta biaya asuransi. Sedangkan kewajiban pembeli adalah menanggung biaya di luar beban penjual sesuai kontrak pengangkutan.
=> Export clearance, biaya pengangkutan, dan biaya asuransi menjadi beban penjual. Sedangkan import clearance menjadi beban pembeli.
7. CPT => Carriage Paid To (…nama tempat tujuan) = Syarat ini digunakan dalam hal pengangkutan barang dilakukan menggunakan multimoda transport. Penyerahan barang dan peralihan risiko dari penjual kepada pembeli dilakukan pada saat barang telah dimuat di atas alat angkut yang pertama.
= Penjual berkewajiban menentukan pengangkut (carrier), membuat kontrak pengangkutan, menyerahkan barang kepada pengangkut pertama, membayar biaya muat, ongkos angkut, dan biaya bongkar di tempat tujuan. Sedangkan pembeli berkewajiban menanggung biaya di luar beban penjual sesuai kontrak pengangkutan.
=> Export clearance, ongkos-ongkos, dan biaya pengangkutan menjadi beban penjual. Sedangkan risiko sejak barang diserahkan kepada pengangkut pertama oleh penjual hingga ke tempat tujuan serta import clearance menjadi beban pembeli.
8. CIP => Carriage and Insurance Paid (…nama tempat tujuan) = Syarat ini digunakan dalam hal pengangkutan barang dilakukan menggunakan multimoda transport. Penyerahan barang dan peralihan risiko dari penjual kepada pembeli dilakukan pada saat barang telah dimuat di atas alat angkut yang pertama.
= Penjual berkewajiban menentukan pengangkut, membuat kontrak pengangkutan, menyerahkan barang kepada pengangkut pertama, membayar biaya muat, ongkos angkut, biaya bongkar di tempat tujuan, dan biaya asuransi. Sedangkan kewajiban pembeli adalah membayar biaya di luar beban penjual sesuai kontrak pengangkutan.
=> Export clearance, ongkos-ongkos, biaya pengangkutan, dan biaya asuransi menjadi beban penjual, sedangkan import clearance menjadi beban pembeli.
9. DAF => Delivered At Frontier (…nama tempat) = Syarat ini digunakan dalam hal pengangkutan barang dilakukan menggunakan multimoda transport. Penyerahan barang dan peralihan risiko dari penjual kepada pembeli dilakukan di suatu tempat perbatasan di luar wilayah penjual.
= Penjual berkewajiban menentukan pengangkut, membuat kontrak pengangkutan, membayar biaya muat, ongkos angkut, biaya bongkar, dan menyerahkan barang kepada pembeli di suatu tempat perbatasan di luar wilayah penjual. Sedangkan pembeli berkewajiban membayar biaya pengangkutan dan ongkos di luar wilayah penjual.
=> Export clearance, biaya pengangkutan, ongkos, dan risiko hingga di suatu tempat perbatasan di luar wilayah penjual menjadi tanggung jawab penjual. Sedangkan import clearance, biaya pengangkutan, ongkos, dan risiko di tempat perbatasan di luar silayah penjual hingga tempat tujuan menjadi tanggung jawab pembeli.
10. DES => Delivered Ex Ship (…nama pelabuhan tujuan)
= Penyerahan barang dan peralihan risiko dari penjual kepada pembeli dilakukan di atas kapal (on board) di pelabuhan tujuan.
= Penjual berkewajiban menentukan pengangkut, membuat kontrak pengangkutan, membayar biaya muat, ongkos angkut, menyerahkan barang di atas kapal kepada pembeli di pelabuhan tujuan. Sedangkan kewajiban pembeli membayar biaya bongkar di pelabuhan tujuan.
=> Export clearance, biaya pengangkutan, ongkos-ongkos dan risiko hingga pelabuhan tujuan menjadi tanggung jawab penjual. Sedangkan import clearance, biaya bongkar di pelabuhan tujuan, dan risiko hingga tujuan akhir menjadi tanggung jawab pembeli.
11. DEQ => Delivered At Quay (…nama pelabuhan tujuan)
= Penyerahan barang dan peralihan risiko dari penjual kepada pembeli dilakukan di tempat tujuan bongkar barang.
= Kewajiban penjual adalah menentukan pengangkut, membuat kontrak pengangkutan, membayar biaya muat, ongkos angkut, biaya bongkar, dan menyerahkan barang kepada pembeli di tempat tujuan bongkar barang. Sedangkan kewajiban pembeli menerima barang di tempat tujuan bongkar barang.
=> Export clearance, biaya pengangkutan, ongkos-ongkos dan risiko hingga tempat tujuan bongkar barang menjadi tanggung jawab penjual. Sedangkan import clearance menjadi beban pembeli.
12. DDU => Delivered Duty Unpaid (…nama tempat tujuan) = Penyerahan barang dan peralihan risiko dari penjual kepada pembeli dilakukan di tempat tujuan bongkar barang, tanpa penyelesaian import clearance.
= Kewajiban penjual adalah menentukan pengangkut, membuat kontrak pengangkutan, membayar biaya muat, ongkos angkut, biaya bongkar dan menyerahkan barang kepada pembeli di tempat tujuan bongkar barang. Sedangkan kewajiban pembeli adalah menerima barang di tempat tujuan bongkar barang.
=> Export clearance, biaya pengangkutan, ongkos-ongkos, dan risiko hingga tempat tujuan bongkar barang menjadi tanggung jawab penjual. Sedangkan pembeli wajib menanggung import clearance-nya.
13. DDP => Delivered Duty Paid (…nama tempat tujuan) = Penyerahan barang dan peralihan risiko dari penjual kepada pembeli dilakukan di tempat tujuan bongkar barang, termasuk penyelesaian import clearance.
= Kewajiban penjual adalah menentukan pengangkut, membuat kontrak pengangkutan, membayar biaya muat, ongkos angkut, biaya bongkar dan menyerahkan barang kepada pembeli di tempat tujuan bongkar barang. Sedangkan kewajiban pembeli adalah menerima barang di tempat tujuan bongkar barang.
=> Export-import clearance, biaya pengangkutan, ongkos-ongkos, dan risiko hingga tempat tujuan bongkar barang menjadi tanggung jawab penjual.
Syarat Incoterms 2000 berdasarkan sarana transportasi Ketiga belas syarat penyerahan barang di atas dapat kita golongkan lagi sesuai dengan sarana transportasi pengangkutan barang yang disepakati penjual dan pembeli, yaitu berikut ini:
=> Sarana transport umum + Kelompok E => EXW + Kelompok F => FCA + Kelompok C => CPT, CIP + Kelompok D => DAF, DDU, DDP
=> Khusus sarana transport laut dan sungai + Kelompok F => FAS, FOB + Kelompok C => CFR, CIF + Kelompok D => DES, DEQ
Pada praktiknya, tidak semua syarat penyerahan barang dalam Incoterms 2000 digunakan dalam transaksi perdagangan internasional, apakah transaksi dengan metode open account, advance payment, collection, maupun letter of credit (L/C). yang paling sering digunakan adalah syarat FOB, CFR, dan CIF. Ketiganya menurut saya adalah yang paling moderate dilihat dari siapa yang menanggung biaya pengangkutan dan risiko barang selama dalam perjalanan.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 569 pengikut lainnya.