Monthly Archives: Februari 2013

Tata cara perhitungan kuota penjualan hasil produksi KB ke TLDDP

Tatacara Perhitungan Kuota Penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean sebagai Berikut :

Sumber Data

A. Realisasi Export :

  1. Dokumen pemberitahuan ekspor barang, berdasarkan nilai Free on Board ( FOB), dalam hal realisasi ekspor Hasil Produksi Kawasan Berikat;
  2. Dokumen pengeluaran barang untuk diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya, berdasarkan harga penyerahan, dalam hal hasil produksi kawasan berikat yang akan diolah lebih lanjut di kawasan berikat tujuan;

Sumber Data

B. Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Tempat Lain dalam daerah Pabean

  1. Dokumen pemberitahuan Impor barang dari tempat penimbunan berikat, berdasarkan berdasarkan harga penyerahan; dan/atau
  2. Dokumen pemberitahuan pengeluaran kembali barang asal tempat lain dalam daerah pabean dari tempat penimbunan berikat, berdasarkan harga penyerahan.

REFERENCE

Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 101/PMK.04/2005 Tentang Kawasan Berikat Klik Disini

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-57/BC/2011 Tentang Kawasan Berikat Klik Disini

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2012 Tentang Kawasan Berikat Klik Disini

Tata cara perhitungan kuota penjualan hasil produksi KB ke TLDDP Klik Disini

Tindak Lanjuti PP tentang PNBP, DJBC Lakukan Penyesuaian

Jakarta, 31/1/2013 MoF (Fiscal) News – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah melakukan beberapa penyesuaian terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. Peraturan yang ditetapkan pada 2 Januari 2013 tersebut berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan.

Untuk menindaklanjuti peraturan pemerintah tersebut, DJBC menetapkan dokumen pemberitahuan pabean dalam rangka kegiatan pelayanan ekspor, impor dan pengangkutan di Kantor Pabean yang didaftarkan sejak tanggal 1 Februari 2013 tidak dipungut PNBP. Sementara, untuk PNBP dengan cara pembayaran berkala atas pelayanan dokumen pemberitahuan pabean ekspor, impor, cukai, dan pengangkutan yang didaftarkan sebelum tanggal 1 Februari 2013 harus dipungut PNBP. Sebelum diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang baru, tata cara penyetoran dan pembayaran PNBP masih mengikuti ketentuan lama.

Sebagaimana diketahui, PP Nomor 1 Tahun 2013 merupakan pengganti  dari PP Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan, sehubungan dengan adanya perubahan organisasi dan penyesuaian terhadap jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Keuangan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan PNBP guna menunjang pembangunan nasional, di mana sebagai salah satu sumber penerimaan negara, PNBP perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.(wa)

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 569 pengikut lainnya.